Legalitas Perusahaan

Legalitas perusahaan

Akta perusahaan dan pengesahan badan hukum

Salinan akta

Catatan: SK tahun 2012 pada sampul merupakan SK notaris, bukan tanggal pendirian perusahaan.

Keputusan pengesahan pendirian

Isi keputusan yang terbaca:

1. Mengesahkan pendirian badan hukum PT Gunung Manja Mulia yang berkedudukan di Kota Banjarmasin, berdasarkan data isian pendirian yang disimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan akta nomor 05 tanggal 09 Maret 2023 oleh ROSNILAWATI, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Banjar.
2. Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor mengikuti akta tersebut; nilainya tidak ditampilkan pada halaman ini.
3. Jenis perseroan: Swasta Nasional.
4. Susunan pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dinyatakan terlampir; rincian lampiran tidak ditampilkan pada halaman ini.
5. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya dan keputusan dapat dibatalkan atau dicabut apabila terjadi kesalahan.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Identitas NIB

Ketentuan yang tercantum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada pelaku usaha tersebut.

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan pada dokumen:

1. Dokumen diterbitkan sistem OSS berdasarkan data pelaku usaha yang tersimpan dalam sistem OSS dan menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Jika terjadi kekeliruan isi dokumen, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap perizinan berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

NPWP

Catatan: alamat kartu menampilkan RT. 0; nilai tersebut dipertahankan sesuai gambar, meskipun halaman identitas dan NIB menyebut RT. 007.

Perizinan usaha pertambangan

Dokumen izin

Dasar yang tercantum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Lampiran izin memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai kode KBLI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin. Pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran data teknis

Data teknis didasarkan pada Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 500.10.29.15/1416/DESDM/2025, tanggal 7 Mei 2025, perihal Pertimbangan Teknis.

Ketentuan pada lampiran

1. Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi diberikan berdasarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), sesuai daftar koordinat dan peta WIUP dalam lampiran.
2. Izin mencakup kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
3. Pemegang IUP dilarang:
   • Melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasi yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
   • Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
   • Memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
   • Mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
   • Menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain.
   • Melanggar larangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang IUP mempunyai hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan menurut peraturan perundang-undangan.
5. Pemegang IUP dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin lingkungan

Identitas keputusan

Bagian pertimbangan yang terbaca

Rujukan peraturan: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian yang terlihat merujuk:

• Pasal 3: kewajiban Persetujuan Lingkungan bagi usaha/kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting; pemberian kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah; menjadi prasyarat Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; proses melalui Amdal dan uji kelayakan Amdal atau formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
• Pasal 64 ayat (1): Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
• Pasal 89 ayat (1): kewajiban perubahan Persetujuan Lingkungan bagi penanggung jawab usaha/kegiatan yang direncanakan mengalami perubahan.

Catatan: daftar di atas adalah rangkuman bagian gambar yang terbaca, bukan transkripsi lengkap ketentuan hukum.

Ketentuan penutup yang terlihat

Keenam belas: Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Salinan keputusan disampaikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta.
2. Bupati Banjar di Martapura.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar di Martapura.
6. Direktur PT Gunung Manja Mulia.